
AKSESNEWS.COM, SOFIFI — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diluncurkan adalah akad massal bagi 800 ribu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak dan hibrid di seluruh Indonesia, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan utama berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, dengan sambungan virtual yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Wakil Gubernur Maluku Utara yang hadir secara daring dari Sofifi.
Melalui sambutan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong sektor produktif nasional.
“KUR Perumahan menjadi langkah nyata pemerintah dalam membantu rakyat memiliki rumah yang layak huni, sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor terkait,” ujar Airlangga.
Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit semata, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi rakyat dengan menggandeng perbankan, pengembang, kontraktor, dan pelaku usaha kecil menengah di bidang perumahan.

Pemerintah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program KUR Perumahan tahun 2025. Dana ini diarahkan bagi pelaku UMKM di sektor perumahan, mulai dari pembangunan, renovasi, hingga penyediaan bahan bangunan di tingkat lokal.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta membantu masyarakat memiliki rumah layak dengan bunga ringan.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman melaporkan, realisasi penyaluran KUR untuk sektor produksi telah mencapai 60,5 persen angka tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program KUR di Indonesia.
“Pencapaian ini menjadi tonggak penting satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran, yang berkomitmen menjadikan KUR sebagai motor utama penggerak ekonomi rakyat,” ujar Maman.
Ia menargetkan, pada tahun 2026, porsi KUR sektor produksi akan ditingkatkan menjadi 62 persen, dengan penyaluran yang lebih merata hingga ke pelosok daerah.
Di sisi lain, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mukhtarudin juga menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan bagi calon pekerja migran.
“Pemerintah kini menyiapkan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia, agar calon pekerja migran tidak lagi terjebak dalam praktik pinjaman informal yang merugikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut akan bersinergi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk memastikan akses pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau.
Dari Sofifi, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Maluku Utara, terutama di sektor perumahan dan konstruksi.
“Program KUR Perumahan ini bisa menjadi katalis ekonomi baru bagi daerah-daerah berkembang seperti Maluku Utara. Selain memperkuat sektor usaha kecil, juga membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, akan berkoordinasi dengan pihak perbankan dan instansi teknis untuk memastikan akses KUR dan KPP benar-benar menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
Peluncuran akad massal ini juga menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi rakyat setelah masa pemulihan pasca pandemi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, KUR dan KPP diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja, sektor konstruksi, hingga pertumbuhan ekonomi lokal.
Kegiatan ditandai dengan penandatanganan akad kredit massal secara serentak di seluruh Indonesia, disaksikan secara daring oleh seluruh kepala daerah, perwakilan perbankan, dan pelaku UMKM penerima manfaat.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi rakyat kecil yang kesulitan mengakses pembiayaan. Pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat,” tutup Airlangga.
Baca Juga :
Berita Terkait
Sekda Tidore Pastikan Harga Pangan Stabil dan Perlinsos Berjalan
Pemkot Tidore Kepulauan memastikan indeks perkembangan harga tetap stabil serta sosialisasi perlindungan sosial terus berjalan.
Lamsel Fest 2026, Enam Hari Hiburan Gratis dan Ruang Usaha Bagi UMKM Lokal
Lamsel Fest 2026 digelar enam hari tanpa tiket di Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan dengan stan gratis bagi UMKM.
Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Lampung Selatan Cermati Pergerakan Harga Pangan
Pemkab Lampung Selatan melalui TPID menyoroti harga gula pasir, hortikultura, dan ongkos transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru dalam rakor inflasi Kemendagri,...
Inklusi Keuangan Malut Masih Tertinggal di Tengah Lonjakan Ekonomi, Ada Apa?
AKSESNEWS.COM, TERNATE – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang impresif, Provinsi Maluku Utara menghadapi ironi dengan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar...
BUMD Pangan Didorong Jadi Penjaga Harga di Tengah Ledakan Ekonomi Maluku Utara
AKSESNEWS.COM, TERNATE — Ledakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus di atas 30 persen belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga pangan. Di tengah...
Dorong Kemandirian Ekonomi Warga, Harita Nickel Hadirkan Sapa Ramadan di Permukiman Baru Kawasi
AKSESNEWS.COM, HALSEL – Aroma khas aneka takjil dan riuhnya interaksi warga seketika mengubah wajah area komersial permukiman baru Desa Kawasi setiap menjelang...







