BUMD Pangan Didorong Jadi Penjaga Harga di Tengah Ledakan Ekonomi Maluku Utara
AKSESNEWS.COM, TERNATE — Ledakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus di atas 30 persen belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga pangan.
Di tengah euforia hilirisasi nikel, inflasi masih bertengger di angka 4,8 persen, dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods).
Isu inilah yang menjadi fokus utama dalam Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/2/2026).
Forum tersebut tidak sekadar memaparkan data, tetapi menegaskan perlunya reposisi peran BUMD pangan sebagai instrumen stabilitas ekonomi daerah.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatary, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi harus berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan tercatat 39,10 persen dan Triwulan IV sebesar 29,8 persen ditopang oleh ekspansi industri pengolahan nikel.
“Pertumbuhan tidak boleh berhenti pada angka statistik. Ia harus terasa pada stabilitas harga di pasar dan kepastian pangan di meja makan masyarakat,” tegasnya.
Inflasi Pangan dan Ketergantungan Pasokan
Meski ekonomi melesat, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi dan Jawa. Sebagai provinsi kepulauan, gangguan cuaca dan distribusi laut kerap memicu lonjakan harga.
Data yang dipaparkan bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia menunjukkan tekanan inflasi berpotensi meningkat menjelang Ramadhan 2026. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan sektor industri dan penguatan sektor pangan domestik.
Ketahanan pangan, menurut Sri Haryanti, tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknis dinas, melainkan bagian dari strategi ekonomi daerah untuk menjaga stabilitas sosial.
BUMD Harus Keluar dari Zona Nyaman
Forum tersebut menghasilkan satu pesan kunci: BUMD pangan harus bertransformasi. Tidak cukup menjadi entitas bisnis biasa, BUMD dituntut menjalankan fungsi intervensi pasar.
Pertama, sebagai stabilisator harga melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Kedua, sebagai off-taker yang menjamin harga beli produk petani lokal agar tidak terjebak fluktuasi dan praktik tengkulak.
Ketiga, sebagai pengelola distribusi yang mampu memanfaatkan fasilitas gudang dan cold storage untuk memotong rantai pasok yang panjang dan mahal.
Potensi pasar juga terbuka lebar di kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park dan kawasan industri Harita di Obi. Ribuan pekerja membutuhkan suplai pangan harian dalam jumlah besar merupakan sebuah peluang yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan oleh pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai pasar besar di wilayah kita sendiri justru diisi oleh produk luar daerah,” tegas Sri Haryanti.
Tantangan Koordinasi dan Data
Forum ini juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan berbasis data. Pemerintah daerah didorong menggunakan rilis inflasi, neraca perdagangan, dan proyeksi pasokan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar respons jangka pendek.
Tanpa sinergi lintas sektor, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi eksklusif dan menguat di sektor tambang, namun rapuh pada kebutuhan dasar masyarakat.
Kie Raha Economic Forum menjadi pengingat bahwa tantangan Maluku Utara ke depan bukan lagi mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan fondasi ekonomi yang seimbang antara industri dan pangan. Pertanyaannya kini: seberapa cepat BUMD pangan mampu beradaptasi sebelum momentum ini terlewatkan. (*)
