Inklusi Keuangan Malut Masih Tertinggal di Tengah Lonjakan Ekonomi, Ada Apa?
AKSESNEWS.COM, TERNATE – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang impresif, Provinsi Maluku Utara menghadapi ironi dengan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar justru tumbuh paling lambat.
Fakta ini mengemuka dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar di Ternate, Jumat (27/2/26).
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara year on year tercatat 29,81 persen dan kumulatif 34,17 persen. Namun angka tersebut didorong dominan oleh industri pengolahan berbasis pertambangan. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sekitar 3 persen.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatary, menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan akan memperlebar kesenjangan.
“Struktur ekonomi kita perlu diperkuat dari bawah. Akses pembiayaan harus benar-benar menyentuh petani, nelayan, dan UMKM,” ujarnya.
Inklusi Belum Sejalan dengan Potensi
Secara nasional, indeks inklusi keuangan tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen. Namun capaian Maluku Utara masih di bawah rata-rata nasional.
Di satu sisi, tantangan geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur layanan, dan rendahnya literasi keuangan menjadi faktor penghambat.
Forum TPAKD yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan non-bank, hingga OPD terkait ini menyoroti perlunya akselerasi yang lebih terukur dan berbasis data.
Menurut Sri Haryanti Hatary, Inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan membuka rekening, tetapi harus memastikan pembiayaan produktif benar-benar tersalurkan dan berdampak.
Inflasi dan Tekanan Daya Beli
Di sisi lain, tekanan inflasi menjadi alarm tersendiri. Inflasi Kota Ternate mencapai 5,42 persen (yoy), sedangkan inflasi provinsi berada di angka 4,86 persen (yoy), termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Karena itu, penguatan sektor produksi lokal dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Nelayan dan UMKM Jadi Titik Tekan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini mendorong nelayan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembangunan kapal 2–3 GT dengan dukungan mesin dari pemerintah daerah. Skema ini diarahkan agar nelayan tidak lagi bergantung pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi.
Selain itu, TPAKD juga menargetkan UMKM naik kelas melalui coaching clinic pembiayaan, serta perluasan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) guna membangun budaya menabung sejak dini.
Digitalisasi sebagai Jawaban Wilayah Kepulauan
Karakteristik Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan menjadikan digitalisasi layanan keuangan sebagai kebutuhan mendesak. Perbankan dan lembaga jasa keuangan didorong memperluas infrastruktur transaksi non-tunai agar akses keuangan tidak lagi terhambat jarak dan biaya.
Digitalisasi juga diharapkan memperkuat transparansi dan efisiensi belanja serta penerimaan daerah.
TPAKD Dituntut Lebih Progresif
Rapat pleno menegaskan bahwa TPAKD tidak boleh terjebak pada agenda seremonial. Tahun 2026 harus menjadi fase konsolidasi dan percepatan, dengan fokus pada:
- Perluasan pembiayaan produktif berbasis klaster komoditas unggulan.
- Penguatan literasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjebak investasi bodong dan pinjaman ilegal.
- Monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.
Di tengah struktur ekonomi yang masih timpang, inklusi keuangan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperluas pemerataan. Pertumbuhan tinggi perlu diimbangi dengan akses pembiayaan yang adil dan berkualitas.
TPAKD Maluku Utara kini dihadapkan pada tantangan nyata untuk mengubah angka pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat, dari pesisir hingga pulau-pulau terluar, “tutup Sri Hatary. (*)
