
AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai jenis hutang, baik kepada pihak ketiga maupun Belanja Bagi Hasil (BBH) kabupaten/kota.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov Malut dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Malut, total hutang Pemprov mencapai Rp2,4 triliun, dan telah direalisasikan sebesar Rp1,5 triliun, dengan rinciannya sebagai berikut:
1. Hutang DPA Induk 2024: Rp303,07 miliar (realisasi 100%)
2. Hutang Perubahan 2024: Rp401,57 miliar (realisasi 71%)
3. Hutang BBH Kabupaten/Kota: Rp583,25 miliar (realisasi 53%)
4. BBH Kabupaten/Kota 2024: Rp279,72 miliar (realisasi 27%)
5. Multi Years: Rp562,75 miliar (realisasi 69%)
6. Sarana Multi Infrastruktur (SMI): Rp274,96 miliar (realisasi 74%)
“Dari total hutang tersebut, realisasi pembayaran hingga saat ini mencapai Rp1,56 triliun,”ujar Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, Jumat (10/1/2025).
Ahmad Purbaya, menyatakan bahwa penyelesaian hutang menjadi prioritas utama sesuai arahan Pj. Gubernur Samsuddin A. Kadir.
“Kami telah menyurati seluruh pimpinan OPD untuk mengutamakan pengajuan pembayaran hutang ke BPKAD, terutama menjelang akhir tahun 2024,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan penyelesaian hutang secara bertahap, diharapkan Pemprov Maluku Utara mampu menciptakan stabilitas fiskal yang lebih baik di masa mendatang.
Untuk itu, lanjut Ahmad, pihaknya sangat berharap DBH kurang bayar dari Pemerintah Pusat senilai Rp 410 miliar direalisasikan 100 persen. Namun, pihaknya telah mendapat laporan bahwa di tahun 2025, dana akan di transfer senilai Rp.180 miliar.
“Hutang tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya kepala daerah yang baru nanti tidak terbebani hutang yang lebih besar,”kata Ahmad Purbaya. (rri/red)
Baca Juga :
Berita Terkait
Ismail Dukomalamo: Harga Bahan Pokok di Tidore Stabil, Cakupan Perlinsos 22 Persen
Pemkot Tidore Kepulauan memastikan IPH stabil dan cakupan perlinsos 22 persen, melampaui target nasional 19 persen, kata Sekda Ismail Dukomalamo seusai rapat...
Lamsel Fest 2026, Enam Hari Hiburan Gratis dan Ruang Usaha Bagi UMKM Lokal
Lamsel Fest 2026 digelar enam hari tanpa tiket di Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan dengan stan gratis bagi UMKM.
Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Lampung Selatan Cermati Pergerakan Harga Pangan
Pemkab Lampung Selatan melalui TPID menyoroti harga gula pasir, hortikultura, dan ongkos transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru dalam rakor inflasi Kemendagri,...
Inklusi Keuangan Malut Masih Tertinggal di Tengah Lonjakan Ekonomi, Ada Apa?
AKSESNEWS.COM, TERNATE – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang impresif, Provinsi Maluku Utara menghadapi ironi dengan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar...
BUMD Pangan Didorong Jadi Penjaga Harga di Tengah Ledakan Ekonomi Maluku Utara
AKSESNEWS.COM, TERNATE — Ledakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus di atas 30 persen belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga pangan. Di tengah...
Dorong Kemandirian Ekonomi Warga, Harita Nickel Hadirkan Sapa Ramadan di Permukiman Baru Kawasi
AKSESNEWS.COM, HALSEL – Aroma khas aneka takjil dan riuhnya interaksi warga seketika mengubah wajah area komersial permukiman baru Desa Kawasi setiap menjelang...







