AKSESNEWS.COM, PIRU – Inflasi yang terjadi di Provinsi Maluku pada bulan November 2022 mencapai angka 6,65% dan lebih tinggi dari angka rata – rata inflasi Nasional yakni sebesar 5,42%, juga berdampak di Kabupaten Seram Bagian (SBB).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah SBB, Alvin Leverne Tuasuun saat ditemui di kantor Pemda SBB, Jalan JF Puttileihalat, Kota Piru, Selasa (27/12/22).
Menurutnya jika mengacu kepada standar dari Kota Ambon, ada sedikit pergerakan kenaikan harga yang menjadi penyebab inflasi, tetapi antara kota Ambon dan Kabupaten SBB berbeda.
“Cuma karena Katong ikuti standar Kota Ambon, maka ini menjadi kewaspadaan untuk Pemerintah Daerah, “cetusnya .
Karena kewaspadaan tersebut, maka Pemda SBB telah mengambil langkah – langkah pencegahan kalau nantinya terjadi gejolak harga, yakni dengan melakukan gerakan tanam cabai dan bawang merah.
Tuasuun menandaskan, selain melakukan gerakan tanam cabai dan bawang, Pemda SBB lewat Dinas terkait juga sudah menggelar pasar murah pada pekan kemarin.
“Minggu lalu Kita sudah mengadakan pasar murah,kemudian juga Kita sudah lakukan langkah – langkah antisipasi dengan melakukan pemantauan secara ketat pergerakan harga, tetapi kelihatannya inflasi di Kabupaten SBB tidak terlalu tinggi dan tidak signifikan” jabarnya.
Sekda SBB itu mengakui, untuk kenaikan 3 jenis bahan Sembako yakni, beras, minyak goreng dan bawang merah adalah hanya pada saat momentum Natal dan Tahun Baru saja sehingga tidak signifikan.
Untuk gerakan menanam bawang merah dan cabai, Sekda menegaskan hal tersebut tidak hanya sebatas himbauan tetapi sudah bergerak lewat Dinas Pertanian Kabupaten SBB yang telah melakukan penanaman di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten SBB.
“Ya sudah jalan. Kita sementara ini juga mendorong supaya , kalau bisa bergerak dengan kader – kader PKK di Desa untuk manfaatkan pekarangan, ” harapnya.
Sementara berdasarkan data yang dihimpun, tingginya inflasi di Provinsi Maluku disebakan oleh tiga faktor yakni, tingginya ongkos transportasi udara, kenaikan BBM yang berdampak bagi Nelayan dan kenaikan harga tempe.
Karena persoalan ini maka Pemerintah Pusat menghimbau Pemda setempat untuk melakukan langkah – langkah antisipasi di lapangan sehingga bisa mendapatkan solusinya, tidak sebatas menggelar rapat dan menerbitkan surat edaran. (Nicko Kastanja)
Baca Juga :
Berita Terkait
PERHAPI dan KATAM Dukung Langkah Industri Nikel di Pulau Obi Untuk Diakui Dunia
TERNATE – Langkah Harita Nickel dalam mengejar sertifikasi dan audit keberlanjutan berskala internasional mendapat respon positif dari elemen di daerah. Perhimpunan Ahli...
Sebuah Catatan Mandi Syafar di Desa Fluk Merawat Tradisi, Menjaga Silaturahmi
Oleh: Amiruddin Robo External Relations PT Gane Tambang Sentosa Ditanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai....
Solidaritas Tiga Menteri Alumni PMII Diprediksi Jadi Poros Kekuatan Penentu Muktamar NU 2026
AKSESNEWS.COM – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) memanfaatkan momentum halalbihalal sebagai ajang strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional...
Inklusi Keuangan Malut Masih Tertinggal di Tengah Lonjakan Ekonomi, Ada Apa?
AKSESNEWS.COM, TERNATE – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang impresif, Provinsi Maluku Utara menghadapi ironi dengan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar...
Senyum Warga Sula Terima Takjil dari Pak Polisi dan Abang Ojek
AKSESNEWS.COM, SULA – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula bersama Bhayangkari Cabang Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian takjil gratis kepada masyarakat...
Polres Halsel Dorong Pembangunan Jembatan Merah Putih
AKSESNEWS.COM, HALSEL – Dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, Polres Halsel bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR...







