Ekonomi Malut Melonjak, Sherly Tjoanda Pilih Fokus Jalan Rusak dan Anak Putus Sekolah di Maluku Utara
AKSESNEWS.COM, TERNATE — Gubernur Sherly Tjoanda membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Kamis (7/5), dengan penekanan kuat pada pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan struktural.
Di hadapan para kepala daerah dan pejabat pusat, Sherly menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang melesat hingga 34 persen (YoY) pada 2025 dan masih bertahan di angka 19,3 persen pada Kuartal I 2026, namun belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama petani dan nelayan.
Menurutnya, persoalan utama berada pada konektivitas wilayah. Dari total 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten, sekitar 1.900 kilometer atau 30 persen mengalami rusak berat.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen masyarakat kita adalah petani dan nelayan. Mereka hanya bisa keluar dari kemiskinan kalau hasil panen dan tangkapan bisa cepat sampai ke pasar,” tegas Sherly.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan skema pembiayaan sebesar Rp4,5 triliun guna mempercepat penanganan jalan rusak melalui optimalisasi APBD, penerapan skema lapen, hingga inovasi kontrak payung jasa konstruksi yang diklaim mampu menghemat anggaran hingga 30 persen dengan pendampingan LKPP.
Selain infrastruktur, Sherly juga menyoroti persoalan pendidikan di wilayah kepulauan. Ia mengungkapkan masih tingginya angka anak putus sekolah, khususnya transisi dari SD ke SMP dan SMA di sejumlah kabupaten.
Sejak 2025, Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite SMA/SMK/SLB. Kebijakan itu disebut berhasil menurunkan angka anak yang tidak melanjutkan ke SMA hingga 50 persen, dari sekitar 20 ribu menjadi 10 ribu anak.
Pada 2026, Pemprov Malut juga akan meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh di Morotai, Halmahera Utara dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di pulau terpencil.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, mendorong Maluku Utara mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan, dengan penguatan sektor pangan seperti kelapa dan pala, serta pengembangan pariwisata melalui KEK Morotai.
Bappenas juga menyatakan dukungan terhadap penyusunan masterplan Sofifi sebagai pusat pemerintahan berkelanjutan dan penguatan pembangunan desa melalui Program P3PD.
Kepala Bappeda Malut, M. Sarmin S. Adam, menyebut Musrenbang RKPD 2027 menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni pemenuhan layanan dasar, konektivitas wilayah, pembangunan ekonomi dan hilirisasi SDA, reformasi birokrasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Menutup sambutannya, Sherly meminta seluruh kepala daerah memastikan sinkronisasi data dan kesiapan DED agar usulan pembangunan ke pemerintah pusat tidak ditolak sistem.
“Kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat buat banyak orang,” pungkasnya. (red)
