
AKSESNEWS.COM, TERNATE — Ledakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus di atas 30 persen belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga pangan.
Di tengah euforia hilirisasi nikel, inflasi masih bertengger di angka 4,8 persen, dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods).
Isu inilah yang menjadi fokus utama dalam Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/2/2026).
Forum tersebut tidak sekadar memaparkan data, tetapi menegaskan perlunya reposisi peran BUMD pangan sebagai instrumen stabilitas ekonomi daerah.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatary, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi harus berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan tercatat 39,10 persen dan Triwulan IV sebesar 29,8 persen ditopang oleh ekspansi industri pengolahan nikel.
“Pertumbuhan tidak boleh berhenti pada angka statistik. Ia harus terasa pada stabilitas harga di pasar dan kepastian pangan di meja makan masyarakat,” tegasnya.
Inflasi Pangan dan Ketergantungan Pasokan
Meski ekonomi melesat, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi dan Jawa. Sebagai provinsi kepulauan, gangguan cuaca dan distribusi laut kerap memicu lonjakan harga.
Data yang dipaparkan bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia menunjukkan tekanan inflasi berpotensi meningkat menjelang Ramadhan 2026. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan sektor industri dan penguatan sektor pangan domestik.
Ketahanan pangan, menurut Sri Haryanti, tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknis dinas, melainkan bagian dari strategi ekonomi daerah untuk menjaga stabilitas sosial.
BUMD Harus Keluar dari Zona Nyaman
Forum tersebut menghasilkan satu pesan kunci: BUMD pangan harus bertransformasi. Tidak cukup menjadi entitas bisnis biasa, BUMD dituntut menjalankan fungsi intervensi pasar.
Pertama, sebagai stabilisator harga melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Kedua, sebagai off-taker yang menjamin harga beli produk petani lokal agar tidak terjebak fluktuasi dan praktik tengkulak.
Ketiga, sebagai pengelola distribusi yang mampu memanfaatkan fasilitas gudang dan cold storage untuk memotong rantai pasok yang panjang dan mahal.
Potensi pasar juga terbuka lebar di kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park dan kawasan industri Harita di Obi. Ribuan pekerja membutuhkan suplai pangan harian dalam jumlah besar merupakan sebuah peluang yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan oleh pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai pasar besar di wilayah kita sendiri justru diisi oleh produk luar daerah,” tegas Sri Haryanti.
Tantangan Koordinasi dan Data
Forum ini juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan berbasis data. Pemerintah daerah didorong menggunakan rilis inflasi, neraca perdagangan, dan proyeksi pasokan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar respons jangka pendek.
Tanpa sinergi lintas sektor, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi eksklusif dan menguat di sektor tambang, namun rapuh pada kebutuhan dasar masyarakat.
Kie Raha Economic Forum menjadi pengingat bahwa tantangan Maluku Utara ke depan bukan lagi mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan fondasi ekonomi yang seimbang antara industri dan pangan. Pertanyaannya kini: seberapa cepat BUMD pangan mampu beradaptasi sebelum momentum ini terlewatkan. (*)
Baca Juga :
Berita Terkait
Ismail Dukomalamo: Harga Bahan Pokok di Tidore Stabil, Cakupan Perlinsos 22 Persen
Pemkot Tidore Kepulauan memastikan IPH stabil dan cakupan perlinsos 22 persen, melampaui target nasional 19 persen, kata Sekda Ismail Dukomalamo seusai rapat...
Lamsel Fest 2026, Enam Hari Hiburan Gratis dan Ruang Usaha Bagi UMKM Lokal
Lamsel Fest 2026 digelar enam hari tanpa tiket di Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan dengan stan gratis bagi UMKM.
Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Lampung Selatan Cermati Pergerakan Harga Pangan
Pemkab Lampung Selatan melalui TPID menyoroti harga gula pasir, hortikultura, dan ongkos transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru dalam rakor inflasi Kemendagri,...
Inklusi Keuangan Malut Masih Tertinggal di Tengah Lonjakan Ekonomi, Ada Apa?
AKSESNEWS.COM, TERNATE – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang impresif, Provinsi Maluku Utara menghadapi ironi dengan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar...
Dorong Kemandirian Ekonomi Warga, Harita Nickel Hadirkan Sapa Ramadan di Permukiman Baru Kawasi
AKSESNEWS.COM, HALSEL – Aroma khas aneka takjil dan riuhnya interaksi warga seketika mengubah wajah area komersial permukiman baru Desa Kawasi setiap menjelang...
Mengelola Air di Jantung Tambang Nikel, Harita Nickel Dinilai Serius Jaga Ekosistem Obi
JAKARTA — Pengelolaan air tambang menjadi salah satu titik paling krusial dalam praktik pertambangan nikel di wilayah tropis. Di Pulau Obi, Halmahera...







