Janji Prioritas Program 100 Hari Kerja, Gubernur Launching KIP-KD Malut

AKSESNEWS.COM, TERNATE – Langkah cepat Gubernur Maluku Utara (Malut)  Sherly Tjoanda Laos, dalam mengimplementasi janji program prioritas 100 hari kerja, khusus untuk bidang pendidikan patut diberi acungan jempol. Pasalnya, pasangan Sherly-Sarbin ini telah secara resmi melakukan Launching Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Daerah di Malut, pada Senin malam (21/4) di gamalama ballroom Bela Hotel.

Gubernur, dihadapan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mengutarakan keinginannya bahwa semua anak-anak di Malut harus mendapat pendidikan yang sama dan merata di seluruh wilayah Malut.

“Anak-anak mahasiswa harus mendapatkan akses pendidikan yang sama, karena itu merupakan hak bagi setiap orang. Tentunya kami pemerintah daerah telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pendidikan dan hal ini akan dibahas pada Rapat Koordinasi (Rakor) 10 Kepala Daerah di Malut yang rencananya pada akhir bulan April ini,” ungkapnya.

Dirinya percaya bahwa pendidikan adalah salah satu solusi dalam menghapus angka kemiskinan struktural yang saat ini masih banyak ditemukan di Malut.

“Menurut saya, sinergi antara pemerintah pusat (Mendikti), Pemprov Malut dan Pemda Kabupaten/Kota serta pihak kampus maupun pengusaha swasta stakeholder lainnya untuk bersama-sama mengedepankan pendidikan di Malut,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak Bupati/Walikota untuk dapat mendukung program ini, tentunya dengan melihat kemampuan fiskal daerahnya  masing-masing. Selain itu, dunia usaha terutama pemegang IUP,  pemilik Smelter industri pertambangan juga ikut dalam penggunaan dana CSR dalam pembiayaan (Beasiswa), bantuan untuk petani dan  nelayan, rumah layak huni serta jembatan dan jalan tani.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof Dr. Brian Yuliarto, dalam sambutannya sangat mengapresiasi langkah dan keputusan cepat yang dilakukan Gubernur Malut, dalam melakukan launching KIP Kuliah Daerah.

“Malut merupakan Provinsi pertama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang melakukan launching KIP Kuliah Daerah ini, dan saya merasa bangga  serra apresiasi dengan hal ini,” katanya.

Pendidikan tinggi memang memegang peran yang sangat strategis, karena kemajuan, kebijakan ini tentu harus kita dukung bersama dan gotong royong, baik pemerintah maupun pihak swasta. Malut memiliki kekayaan alam yang melimpah, olehnya itu pemerintah daerah, pihak kampus dan pihak swasta (industri pertambangan) dapat bekerja sama dalam membiayai (beasiswa) untuk para mahasiswa.

“Kami juga menyarankan kepada pihak swasta  selain memberikan beasiswa, juga bisa berpartisipasi dalam membangun gedung perpustakaan, laboratorium termasuk juga gedung belajar-mengajar lainnya,” ucapnya.

Senada dengan itu, Rektor Unkhair Ternate, Dr. Ridha Ajam, dalam laporannya menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas kebijakan serta niat baik Gubernur Malut dalam membantu memberikan beasiswa untuk putra putri Malut.

Dirinya menyampaikan bahwa data perolehan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bank Indonesia dan beasiswa Adik serta beasiswa Pemerintah sebagai berikut :

1). Jumlah beasiswa KIP-K dari tahun 2020 sampai 2024 berjumlah 5.006 orang.

2). Jumlah beasiswa Adik Papua dari tahun 2018 sampai 2024 sebanyak 36 orang.

3). Jumlah beasiswa Bank Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024 berjumlah 250 orang.

4). Jumlah beasiswa Pemkab Morotai tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 83 orang, beasiswa Pemkab Halmahera Selatan dari tahun 2019 sampai 2024 sabanyak 271 orang dan jumlah beasiswa dari Pemkab Halteng dari tahun 2019 sampai 2024 sabanyak 230 orang.

Dirinya berharap, kepada pihak swasta yang melakukan investasi pertambangan di Malut, serta Pemda Kabupaten/Kota yang lain agar dapat mengalokasikan anggaran beasiswa untuk anak-anak mahasiswa Malut.

Hadir dalam acara ramah tamah Pemprov Malut dan Mendikti serta launcing KIP KD di Malut itu,  Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi beserta rombongan, Gubernur Malut, Unsur pimpinan Forkopimda Malut, Bupati Halbar dan perwakilan Bupati/Walikota, para Rektor dan pihak swasta serta pimpinan OPD Malut. (Adm)