
AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan dan bertahap.
Pada awal 2025, dua daerah telah menerima penyaluran DBH, yaitu Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp10 miliar dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 9 miliar. Penyaluran ini difokuskan untuk mendukung penyelesaian kewajiban layanan kesehatan yang mendesak, seperti menyelesaikan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya belum lama ini, Jumat (18/4/2025).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan komitmen kedua daerah dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
“Komitmen dua daerah ini adalah menggunakan Dana Bagi Hasil untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan, agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan di rumah sakit,” ujar Purbaya,
Ahmad Purba, menjelaskan bahwa penyaluran DBH akan dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan fiskal dan mekanisme yang telah diatur dalam regulasi keuangan daerah.
Purbaya juga menegaskan bahwa Gubernur berkomitmen untuk menyalurkan DBH ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara, dengan mempertimbangkan audit internal serta kemampuan keuangan daerah, sehingga prosesnya tetap akuntabel dan sesuai aturan.
“Untuk daerah lainnya, termasuk Kota Tidore Kepulauan, tetap akan dilakukan penyaluran secara bertahap. Pemerintah provinsi tetap konsisten menjalankan kewajibannya secara transparan dan proporsional,” ucapnya.
Terlebih, lanjut Purbaya, saat ini pemerintah Provinsi tengah merampungkan efisiensi anggaran sehingga APBD benar-benar dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Semangat ibu Gubernur saat ini adalah satu rupiah uang rakyat harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat, “kata Purbaya.
Mantan Pjs. Bupati Haltim juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tidore, Muhammad Senen telah mengingatkan Pemprov untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran DBH.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah tetap terjaga dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pelayanan publik secara optimal dan merata di seluruh wilayah Maluku Utara. (*A)
Baca Juga :
Berita Terkait
PERHAPI dan KATAM Dukung Langkah Industri Nikel di Pulau Obi Untuk Diakui Dunia
TERNATE – Langkah Harita Nickel dalam mengejar sertifikasi dan audit keberlanjutan berskala internasional mendapat respon positif dari elemen di daerah. Perhimpunan Ahli...
Sebuah Catatan Mandi Syafar di Desa Fluk Merawat Tradisi, Menjaga Silaturahmi
Oleh: Amiruddin Robo External Relations PT Gane Tambang Sentosa Ditanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai....
Solidaritas Tiga Menteri Alumni PMII Diprediksi Jadi Poros Kekuatan Penentu Muktamar NU 2026
AKSESNEWS.COM – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) memanfaatkan momentum halalbihalal sebagai ajang strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional...
Inklusi Keuangan Malut Masih Tertinggal di Tengah Lonjakan Ekonomi, Ada Apa?
AKSESNEWS.COM, TERNATE – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang impresif, Provinsi Maluku Utara menghadapi ironi dengan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar...
Senyum Warga Sula Terima Takjil dari Pak Polisi dan Abang Ojek
AKSESNEWS.COM, SULA – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula bersama Bhayangkari Cabang Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian takjil gratis kepada masyarakat...
Polres Halsel Dorong Pembangunan Jembatan Merah Putih
AKSESNEWS.COM, HALSEL – Dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, Polres Halsel bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR...







