Arah Kebijakan DAK Kabupaten Kota di Maluku Utara

AKSESNEWS.COM, TERNATE – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Maluku Utara menggelar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota dalam rangka identifikasi dan analisis usulan DAK tahun 2025.

Acara tersebut berlangsung di Batik Hotel Ternate, Rabu (3/7/2024), yang dihadiri pimpinan OPD, Kepala Bappeda/Bappelitbangda/Bapperida dari kabupaten/kota di Maluku Utara, serta para narasumber.

Kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sarmin menekankan pentingnya DAK sebagai bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan prioritas nasional serta membantu operasional layanan publik.

“DAK dialokasikan dengan tujuan untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung operasional layanan publik,” jelasnya .

Ia menjelaskan kebijakan DAK tahun 2025 mencakup penerapan program matching antara kegiatan yang didanai DAK dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD, dan sektor swasta. Selain itu, terdapat penekanan pada target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat .

Tak lupa Sarmin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan informasi dan pencerahan serta kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap, hasil dari rapat sosialisasi ini dapat menjadi bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berguna bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara.

“Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” ungkapnya saat menutup sambutannya .

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan, seperti teridentifikasinya program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui DAK secara lebih detail, rincian pelaksanaan DAK pada masing-masing satuan kerja, serta solusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi DAK. (*)