Pemda Tidore Kepulauan Bakalan Mengevaluasi Kinerja Pejabat Yang Kurang Baik

AKSESNEWS.COM, TIDORE – Jelang akhir tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, bakal melakukan evaluasi besar-besaran ditubuh pejabat eselon II, III dan IV.

Evaluasi yang dilakukan kali ini, dikarenakan terdapat banyak pejabat yang dianggap kinerjanya kurang baik. Bahkan semangat untuk menjalankan roda pemerintahan, masih bertumpuk pada arahan pimpinan, tanpa melakukan inovasi dan terobosan baru untuk kepentingan masyarakat.

“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM, dan dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 5 Desember,” ungkap Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, saat ditemui awak media diruang rapat Wali Kota, Selasa, (2/12/25).

Wali Kota menyatakan, evaluasi dilakukan bukan karena suka atau tidak suka, melainkan murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan OPD pada saat dilantik sebagai pejabat. Olehnya itu, ia tidak akan segan-segan untuk mengganti pejabat yang tidak mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mengingatkan, jika target PAD tidak bisa mencapai 100 persen, minimal 70-80 persen harus tercapai. Namun faktanya, PAD Kota Tidore sebagian besarnya masih dibawah target minimal yang ditentukan.

“Saya akan pakai kaca mata kuda, sehingga tidak lagi mengutamakan soal perasaan, melainkan komitmen atas perjanjian dari setiap pejabat yang telah menandatangani pakta integritas, lagipula masalah jabatan ini, bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” pungkasnya.

Wali Kota mengaku, untuk evaluasi kali ini, terdapat banyak pejabat yang akan diganti, hal itu dikarenakan serapan anggaran untuk tahun 2025 masih terbilang rendah. Selain itu, ada juga sejumlah pejabat yang tidak disiplin dalam menghadiri agenda-agenda resmi, seperti paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Tidore Kepulauan.

“Banyak pejabat saya temukan mereka tidak hadir di agenda resmi, tapi mendatangani daftar hadir namun diwakili, ini adalah prilaku yang tidak baik oleh ASN sehingga akan saya evaluasi,” tegasnya.

Ia menyebut, untuk pergantian jabatan bagi pejabat eselon II, hanya akan dilakukan asesmen pada jabatan kosong, seperti Dinas PMD Kota Tidore, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD Kota Tidore. Sementara untuk sisanya, hanya akan dilakukan pergesaran tanpa harus melalui asesmen.

“Saya minta dukungan dari semua pihak, karena saya tidak mau di masa kepemimpinan saya dengan Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki rasa tanggungjawab untuk mensejahterakan Masyarakat,” tandasnya.