Langsung ke isi
Rabu, 18 November 2026

Wali Kota Tidore Kepulauan Serahkan Ranperda APBD 2027 ke DPRD

Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyerahkan Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan kepada DPRD dalam rapat paripurna ke-13.

Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan pidato Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan. (Foto: Prokopim Setda Kota Tidore Kepulauan)

TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya kepada DPRD dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ke-I Tahun 2026, Senin (16/11/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Ketua DPRD, Ade Kama. Sejumlah pejabat daerah dan 22 dari 25 anggota DPRD turut hadir.

Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menilai penyerahan Nota Keuangan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna. Langkah itu berpijak pada Pasal 104 dan 105 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia mengatakan APBD 2027 dirancang di tengah tekanan ekonomi dan ruang fiskal yang terbatas, imbas perubahan dana transfer dari Pemerintah Pusat, bertambahnya belanja yang wajib dikeluarkan, serta meningkatnya tuntutan layanan publik.

“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.

Pemerintah daerah memusatkan arah anggaran 2027 pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penghubung antarwilayah dan antarpulau, penguatan ekonomi warga, serta penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak, retribusi, pemanfaatan aset, dan pengembangan potensi ekonomi lokal, tegasnya.

“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.

Pendapatan daerah 2027 ditargetkan Rp915.461.365.764, yang terdiri atas PAD Rp82.110.770.924, pendapatan transfer Rp825.863.556.292, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp7.487.038.548. Adapun belanja daerah dipatok Rp986.518.497.631.

Rincian belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp79.848.706.000.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan diperkirakan Rp73.057.131.867 yang bersumber dari SILPA 2026, sementara pengeluaran pembiayaan tercatat Rp2.000.000.000.

Muhammad Sinen berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan konstruktif sehingga APBD yang lahir benar-benar realistis, bermutu, tepat sasaran, dan sejalan dengan kebutuhan warga.

Ketua DPRD, Ade Kama, memandang Ranperda APBD 2027 sebagai titik awal yang penting untuk membaca arah kebijakan pembangunan, daya tahan keuangan daerah, dan prioritas layanan bagi masyarakat.

“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.

Usai pidato, Wali Kota secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPRD. (A1)

Editor: FN

Bagikan

Berita Terkait