
TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya kepada DPRD dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ke-I Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Ketua DPRD, Ade Kama. Sejumlah pejabat daerah dan 22 dari 25 anggota DPRD turut hadir.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menilai penyerahan Nota Keuangan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna. Langkah itu berpijak pada Pasal 104 dan 105 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengatakan APBD 2027 dirancang di tengah tekanan ekonomi dan ruang fiskal yang terbatas, imbas perubahan dana transfer dari Pemerintah Pusat, bertambahnya belanja yang wajib dikeluarkan, serta meningkatnya tuntutan layanan publik.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Pemerintah daerah memusatkan arah anggaran 2027 pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penghubung antarwilayah dan antarpulau, penguatan ekonomi warga, serta penanggulangan kemiskinan.
Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak, retribusi, pemanfaatan aset, dan pengembangan potensi ekonomi lokal, tegasnya.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Pendapatan daerah 2027 ditargetkan Rp915.461.365.764, yang terdiri atas PAD Rp82.110.770.924, pendapatan transfer Rp825.863.556.292, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp7.487.038.548. Adapun belanja daerah dipatok Rp986.518.497.631.
Rincian belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp79.848.706.000.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan diperkirakan Rp73.057.131.867 yang bersumber dari SILPA 2026, sementara pengeluaran pembiayaan tercatat Rp2.000.000.000.
Muhammad Sinen berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan konstruktif sehingga APBD yang lahir benar-benar realistis, bermutu, tepat sasaran, dan sejalan dengan kebutuhan warga.
Ketua DPRD, Ade Kama, memandang Ranperda APBD 2027 sebagai titik awal yang penting untuk membaca arah kebijakan pembangunan, daya tahan keuangan daerah, dan prioritas layanan bagi masyarakat.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Usai pidato, Wali Kota secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPRD. (A1)
Editor: FN
Baca Juga :
Berita Terkait
PAD Baru 8,97 Persen, Fraksi DPRD Tidore Soroti Ranperda APBD 2027
Fraksi-fraksi DPRD Tidore Kepulauan menyampaikan pandangan umum atas Ranperda APBD 2027; Fraksi PDI Perjuangan menyoroti PAD yang baru 8,97 persen.
PAD Tidore 2027 Ditargetkan Rp82,11 Miliar, Pemkot Jawab Pandangan Fraksi DPRD
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menjawab pandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda APBD 2027; PAD ditargetkan Rp82.110.770.924.
Wakil Wali Kota Tidore Buka Konsultasi Publik RDTR Oba Tengah
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman membuka Konsultasi Publik I RDTR dan FGD KLHS kawasan strategis Oba Tengah.
Ratusan Tenaga Konstruksi Tidore Ikuti Uji Sertifikasi Padat Karya
Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi padat karya yang digelar Kementerian PU.
Ribuan ASN Tidore Ikuti Jalan Sehat Peringati HUT KORPRI dan DWP
Ribuan ASN Kota Tidore Kepulauan mengikuti jalan sehat dan senam bersama memperingati HUT ke-55 KORPRI dan HUT ke-27 DWP.
Pemprov Malut Siapkan Delapan Kuota STMKG lewat Pola Pembibitan 2027
Delapan kuota pendidikan di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) disiapkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bagi putra-putri daerah melalui skema pola...







