
AKSESNEWS.COM, SOFIFI – DPRD Provinsi Maluku Utara resmi menggerakkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Iqbal Ruray, Senin (13/4/26).
Agenda ini menjadi pintu awal bagi penentuan arah kebijakan strategis daerah, dengan materi Ranperda yang menyentuh berbagai sektor penting, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga perlindungan kelompok rentan.
Enam Ranperda yang diajukan meliputi inovasi daerah, induk sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 2025–2029, keamanan dan ketertiban, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, penyelenggaraan Masjid Raya Sofifi, serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Dikesempatan itu, Iqbal Ruray, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda kali ini tidak boleh berhenti pada formalitas legislasi. Substansi setiap regulasi diminta benar-benar menjawab kebutuhan riil daerah, bukan sekadar melengkapi daftar program tahunan.
Sorotan utama mengarah pada Ranperda SPBE dan inovasi daerah yang dinilai menjadi fondasi transformasi birokrasi. Namun, implementasinya dipandang akan menghadapi tantangan klasik, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital hingga kesiapan aparatur sipil negara di daerah.
Di sisi lain, Ranperda kelautan dan perikanan berkelanjutan dinilai krusial mengingat karakter Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab persoalan pengelolaan sumber daya laut yang selama ini belum optimal, termasuk perlindungan terhadap nelayan lokal.
Sementara itu, Ranperda perlindungan disabilitas menjadi salah satu poin penting yang menyita perhatian. DPRD diharapkan tidak hanya mendorong pengesahan, tetapi juga memastikan adanya jaminan implementasi yang konkret di lapangan.
Tak kalah penting, Ranperda tentang penyelenggaraan Masjid Raya Sofifi juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan tata kelola aset dan potensi pembiayaan daerah yang membutuhkan pengawasan ketat.
Rapat paripurna ini sekaligus membuka tahapan berikutnya, yakni penyampaian pandangan umum fraksi. Di tahap inilah masing-masing fraksi akan menguji secara kritis isi Ranperda sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam.
Dengan enam Ranperda yang menyentuh sektor strategis, DPRD Maluku Utara kini berada pada posisi penting untuk memastikan setiap regulasi yang lahir tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. (*)
Baca Juga :
Berita Terkait
Isu Munaslub Disebut Hoaks, Ketua Golkar Lampung Hanan Rozak: Kami Solid Dukung Bahlil
Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak menepis isu Munaslub yang beredar lewat poster digital dan menegaskan Golkar solid mendukung Ketua...
Agriati Yulin Mus Serap Aspirasi Warga Waitamela, Anak-Anak Antusias Ikut Games Matematika
AKSESNEWS.COM, TALIABU – Kunjungan reses Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, Agriati Yulin Mus di Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, berlangsung...
DPRD Maluku Utara Mulai Masa Sidang Ke – II, Soroti Ranperda hingga Evaluasi LKPJ 2025
AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dalam rapat paripurna...
Reses di Sofifi, Muhammad Afif Fokus Perkuat Peran PKK dan Pemuda
AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Afif S. Sangaji, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba...
Muhammad Afif Serap Aspirasi Warga Desa Loleo dalam Reses DPRD Maluku Utara
AKSESNEWS.COM, HALTENG – Di tengah keterbatasan dan kebutuhan pembangunan desa, warga Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, menyampaikan langsung harapan...
Reses di Weda Tengah, Warga Sawai Itepo Dorong Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan untuk Rahmawati
AKSESNEWS.COM, HALTENG – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Hj. Rahmawati Muhammad, kembali ke daerah pemilihan dengan melaksanakan Reses Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang...







