BPBD Bantah Atas Tudingan Intervensi Walikota Terhadap Proyek Talud Maidi

AKSESNEWS.COM, TIDORE – Tudingan miring LBH Ansor Provinsi Maluku Utara dan Aliansi Mahasiswa Menggugat Maluku Utara di Jakarta, terhadap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, yang diduga mengintervensi Proyek Rekonstruksi KRIB Pengaman Pantai/Talud yang berada di Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan. Mendapat bantahan keras dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan selaku instansi tekhnis.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tidore, Muhammad Abubakar, menegaskan kalau proyek tersebut tidak ada intervensi Wali Kota sedikitpun, pasalnya proyek itu telah melalui mekanisme tender yang sudah sesuai dengan prosedur.

“Proyek ini dilelang secara terbuka melalui ULP, dalam pelelangan, CV Calysta Persada Utama keluar sebagai pemenang, maka dari itu CV Calysta menjadi mitra BPBD dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” ungkap Muhammad Abubakar saat diconfirmasi media, Sabtu, (24/1/26)

Muhammad menjelaskan, posisi Wali Kota, tentu memiliki hak pengawasan dan pemantauan terhadap setiap kegiatan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkup Pemerintah Kota Tidore. Pengawasan ini, merupakan satu penilaian dari Wali Kota terhadap kinerja OPD.

“Apa yang ditudingkan LBH Ansor dan Aliansi Mahasiswa Malut Jakarta ke Wali Kota sangat tidak logis dan tidak benar,” tegasnya.

Muhammad mengaku, Proyek tersebut ansih merupakan kebutuhan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui BPBD. Nilai dari proyek itu sebesar Rp8,8 Miliar yang bersumber dari APBN.

Ketika ditanyakan soal pengakuan oknum pejabat yang menyebut proyek tersebut milik Wali Kota lewat via WatshApp, Muhammad lantas mempertanyakan siapa pejabat tersebut, ia bahkan menyayangkan sikap dari pejabat itu, dan meminta Wali Kota untuk melakukan evaluasi terahdap pejabat yang sering mengatasnamakan Wali Kota untuk kepentingan tertentu.

“Harusnya LBH Ansor Malut mengungkap siapa pejabat yang membawa-bawa nama walikota, agar yang bersangkutan bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pokdar Kambtibmas Bayangkara Kota Tidore ini.