
AKSESNEWS.COM, TERNATE — Kucuran anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp 92,035 miliar pada 2025 menempatkan Maluku Utara pada titik penentuan.
Pemerintah daerah kini tidak lagi diuji pada kemampuan membangun sekolah, melainkan pada keberanian memastikan perubahan nyata pada kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran harus menjawab persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah rendahnya literasi, lemahnya pembelajaran mendalam, serta minimnya penguatan karakter di tengah masifnya paparan konten digital.
“Revitalisasi tidak boleh berhenti pada fisik. Jika cara belajar tidak berubah, maka investasi pendidikan kehilangan makna,” kata Abdul Mu’ti dalam dialog dengan pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Pada tahun ini, 75 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran revitalisasi. Porsi terbesar dialokasikan untuk SMK guna memperkuat pendidikan vokasi. Namun, pemerintah pusat menilai keberhasilan program tidak diukur dari jumlah sekolah yang direnovasi, melainkan dari peningkatan mutu lulusan.
Di tingkat daerah, Gubernur Sherly Tjoanda menyebut revitalisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia paling strategis bagi Maluku Utara. Ia mengakui tantangan berat masih dihadapi, terutama di wilayah kepulauan yang tertinggal infrastruktur dasar.
Sekitar 80 titik sekolah masih belum memiliki akses sinyal, membuat digitalisasi pembelajaran berjalan timpang. Kondisi ini menjadi ironi di tengah dorongan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pemerintah Provinsi menyatakan tengah menyiapkan skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor untuk menutup kesenjangan tersebut.
Kebijakan pendidikan gratis tanpa pungutan uang sekolah dan komite tetap dipertahankan untuk menjaga akses. Namun, persoalan kualitas masih membayangi. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara yang berada di angka 46 menunjukkan bahwa peningkatan mutu belum secepat besarnya intervensi anggaran.
Menatap 2026, Pemerintah Provinsi mengusulkan lonjakan revitalisasi satuan pendidikan dari 226 menjadi 785 unit, mencakup SD, SMP, PAUD hingga PKBM, serta rencana penerapan SMA Terbuka di wilayah kepulauan. Usulan ini sekaligus menjadi taruhan bahwa apakah ekspansi kebijakan mampu diikuti perbaikan kualitas pembelajaran.
Dengan dukungan anggaran yang terus meningkat, pendidikan Maluku Utara memasuki fase ujian sesungguhnya. Jika revitalisasi tidak berujung pada perubahan mutu, maka masalah pendidikan hanya akan berganti rupa dari gedung tua menjadi gedung baru, tanpa lompatan kualitas.(*)
Baca Juga :
Berita Terkait
Satu Hari Mengajar: Gubernur hingga Forkopimda Malut Siap Isi Kelas
Program Satu Hari Mengajar akan menjadi bagian dari peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Maluku Utara.
SPM Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Capai Kategori Tuntas Muda
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyebut Kota Tidore satu-satunya kabupaten/kota di Malut yang capai SPM pendidikan tuntas muda.
Tinggal Finishing, Revitalisasi SMKN 2 Tidore Dikawal Kodam Pattimura
Revitalisasi SMK Negeri 2 Tidore Kepulauan senilai Rp800 juta telah mencapai 95 persen dan memasuki tahap finishing; Kodam XV/Pattimura melakukan pengawasan dan...
34 Ribu Anak Belum Sekolah, Pangdam Gandeng Dikbud Malut Cari Solusi
Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Nefra Firdaus membuka kolaborasi dengan Dikbud Malut untuk mendata 34 ribu anak yang diperkirakan belum bersekolah.
Dinas Pendidikan Tidore Latih Pendidik PAUD Tangani Stunting
Dinas Pendidikan Tidore membekali guru PAUD di daerah lokus stunting dengan kemampuan menangani dan mencegah stunting pada anak.
Kemenag Halteng Gelar Upacara HAB Ke-80
AKSESNEWS.COM, WEDA – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmaher Tengah menggelar upacara memperingati Hari Amal Bakti ke-80, bertempat di Kantor Kemeng Halteng, Sabtu,...







