Pemda Kota Tidore Kepulauan Rutin Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi

AKSESNEWS.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (21/4/2025)

Rakor yang dipimpin langsung oleh  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf  ini, diikuti oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota serta Tim TPID.

Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, inflasi tahunan Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03% year on year (YoY) dan 1,65% month to month (MtM). Angka ini memang menunjukkan kenaikan cukup tajam dibanding bulan sebelumnya yang sempat deflasi -0,09%. Namun menurut Tito, situasi ini masih terkendali.

“Target inflasi nasional kita 2,5% plus minus 1%. Artinya, masih aman di rentang 1,5% sampai 3,5%. Jadi angka 1,03% itu menyenangkan konsumen,” kata Tito

Namun, dibalik kenyamanan konsumen akan inflasi yang terkendali, Tito menggaris bawahi kondisi ini justru perlu diwaspadai oleh para produsen, khususnya petani dan nelayan. Pasalnya, saat ini terjadi over-supply akibat panen raya, yang bisa menekan harga jual hasil pertanian.

“Petani beras, petani jagung lagi oversupply panen. Presiden sudah minta Bulog menyerap gabah di harga Rp6.500 dan jagung Rp5.500 per kilogram (kg). Itu bisa menggembirakan petani kalau dijalankan konsisten,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Mendagri membandingkan posisi inflasi Indonesia di tingkat global. Indonesia menempati posisi ke-34 dari 186 negara, menjadikannya salah satu negara dengan inflasi terendah di dunia. Menurutnya  inflasi rendah itu bisa  jadi dua arti, yakni positif karena suplai cukup dan daya beli kuat, atau negatif karena daya beli masyarakat turun drastis.

Di kesempatan yang sama terkait dengan program Sekolah Rakyat, dirinya  menyebutkan sebagai peluang besar yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia meminta dan mendorong Pemerintah Daerah dapat menyambut baik inisiatif tersebut dan menyiapkan usulan sesuai kriteria.

“Kriteria prioritas pemilihan Sekolah Rakyat adalah yang telah memiliki tempat atau lahan dan gedung atau bangunan, serta tidak terlalu jauh dari pusat kota untuk kemudahan akses siswa dan distribusi sarana sekolah,” jelas Tito.

Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada 356 usulan sekolah dari pemerintah daerah yang sedang dipertimbangkan di tingkat pusat, dengan target pembangunan 200 sekolah pada tahun pertama 2025.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memastikan program ini tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka kemiskinan” Tutup Tito(*h)